Singbebas

Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai 2023 di Wilayah Kerja KPPN Singkawang

×

Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai 2023 di Wilayah Kerja KPPN Singkawang

Sebarkan artikel ini
Kepala Seksi Bank KPPN Singkawang, Sigit Hartono./Istimewa

KLIKSAMBAS.COM, -Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa tersebut langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Berdasarkan PMK diatas, pagu Dana Desa terbagi dalam 2 yaitu, pagu Dana Desa untuk nonBantuan Tunai Langsung (BLT) Desa dan pagu Dana Desa untuk BLT Desa.

Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa terbagi dalam 2 kriteria yaitu untuk Desa dengan status Desa Mandiri penyaluran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40% masing-masing dari pagu Dana Desa nonBLT.

Bagi Desa dengan status Desa Reguler (diluar Desa dengan status Desa Mandiri) penyaluran dilakukan dalam 3 tahap, yaitu Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20% masing-masing dari pagu Dana Desa nonBLT. Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan secara triwulan, yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.

Penyaluran Dana Desa BLT Desa ke RKD paling cepat dilakukan pada awal bulan triwulan berkenaan. Besaran penyaluran Dana Desa BLT Desa adalah sebesar Rp300.000,- yang dikalikan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari masing-masing Desa.

Dalam rangka program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah desa menganggarkan Dana Desa dalam bentuk BLT Desa.

Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa pada tahun 2023 ditetapkan paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa.

Apabila desa tidak dapat mengalokasikan Dana Desa untuk BLT Desa sebesar 25% maka selisih alokasi Dana Desa untuk BLT Desa akan disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap 3 untuk desa regular dan tahap 2 untuk desa mandiri.

KPM penerima BLT diprioritaskan dari keluarga miskin yang bedomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sayangnya, data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 tidak menggambarkan data yang sebenarnya.

Masih adanya data keluarga yang sudah seharusnya dikeluarkan dari data penduduk miskin tetapi masih terdaftar. Apabila Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan 4, Desa dapat menetapkan penerima BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut: kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang pada tahun anggaran 2023 mengelola pagu Dana Desa sebesar Rp285.517.842.000,-, naik sebesar Rp760.429.000,- dibanding pagu Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp284.757.413.000,-. Pada tahun 2023, Kabupaten Sambas memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp178.939.870.000,-, turun sebesar Rp1.426.284.000,- dibanding alokasi pagu tahun 2022 sebesar Rp180.366.154.000,- yang dialokasikan kepada 193 Desa. Untuk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp106.577.972.000,- naik sebesar Rp2.186.713.000,- dibanding alokasi pagu tahun 2022 sebesar Rp104.391.259.000,- dan dialokasikan kepada 122 Desa.

Dengan adanya perubahan kebijakan alokasi Dana Desa untuk BLT dari minimal 40% pada tahun 2022 menjadi sebesar 10% sampai dengan 25% pada tahun 2023 menyebabkan besaran alokasi Dana Desa untuk BLT di Kabupaten Sambas sebesar Rp20.566.800.000,- terjadi penurunan 71,65% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp72.565.200.000,-. Sedangkan untuk Kabupaten Bengkayang sebesar Rp18.457.200.000,- terjadi penurunan 57,7% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp43.668.000.000,-.

Persentase pagu BLT tahun 2023 Kabupaten Sambas jika dibandingkan dengan pagu Dana Desa tahun 2023 hanya sebesar 11,49%, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 40,23%. Sedangkan persentase pagu BLT tahun 2023 Kabupaten Bengkayang terhadap pagu Dana Desa sebesar 17,32%, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 41,83%

Jumlah KPM di Kabupaten Sambas pada tahun 2023 sebanyak 5.713 terjadi penurunan dibanding tahun 2022 yang sebanyak 20.157. Sedangkan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 sebanyak 5.127 KPM turun dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 12.130 KPM.

Penyaluran BLT Desa yang dapat dilakukan secara triwulanan dan diberikan paling cepat di awal bulan triwulan berkenaan, pada kenyataannya masih ada desa-desa yang belum mengajukan penyaluran BLT Desa untuk triwulan IV tahun 2023. Sampai dengan bulan Oktober 2023, realisasi penyaluran BLT untuk desa-desa di Kabupaten Sambas baru sebesar Rp19.368.900.000,-.

Dari 193 desa masih ada 41 desa yang belum mengajukan penyaluran BLT untuk triwulan IV. Sedangkan di Kabupaten Bengkayang, 122 desa sudah melakukan penyaluran BLT triwulan I-IV dengan nilai sebesar Rp18.457.200.000,-.

Penulis: Sigit Hartono