Singbebas

Optimalisasi Penyaluran DAK Fisik di KPPN Singkawang untuk Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

×

Optimalisasi Penyaluran DAK Fisik di KPPN Singkawang untuk Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah

Sebarkan artikel ini
Siti Murwati (Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntasi, KPPN Singkawang)
Siti Murwati (Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntasi, KPPN Singkawang)

KLIKSAMBAS.COM,-DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN, dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi.

Pada 2023, hanya ada DAK Fisik Penugasan di KPPN Singkawang karena untuk DAK Fisik Reguler sudah tercakup dalam penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya.

KPPN Singkawang melaksanakan penyaluran DAK Fisik berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Penyaluran DAK Fisik disalurkan secara bertahap dan sekaligus yang dilaksanakan berdasarkan dokumen serta data kinerja penyerapan dan capaian output yang dilaporkan oleh Pemda melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang berbasis website.

Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang terdiri dari PPK Penyalur dan PPSPM Penyalur melalui aplikasi SAKTI.

Pencairan dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah.

Mekanisme Penyaluran DAK Fisik

Sejak tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu melalui KPPN Singkawang.

Sebelumnya DAK Fisik disalurkan terpusat oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang penyalurannya melalui KPPN Jakarta II.

Tujuan dari perubahan mekanisme tersebut adalah untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Meningkatkan efisiensi koordinasi, asistensi dan konsultasi  antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan serta Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi dan analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

KPPN Singkawang selaku KPA BUN Penyaluran Dak Fisik  di daerah, ditugaskan untuk memperlancar proses penyaluran dan membantu mengatasi kendala-kendala terhadap proses penyaluran DAK Fisik di wilayah Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas untuk mewujudkan proses penyaluran yang maksimalserta melakukan evaluasi proses penyaluran untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Cadangan DAK Fisik pada bidang tertentu dapat dialokasikan berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum meliputi dukungan pencapaian target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, pemulihan perekonomian daerah, ketahanan pangan, dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

Sedangkan kriteria khusus mencakup usulan kegiatan baru, kegiatan dilaksanakan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal, dan diselesaikan pada sisa tahun anggaran.

Sampai dengan 30 Juni 2023, tidak ada alokasi cadangan DAK Fisik yang dikelola KPPN Singkawang.

Pagu dan Realisasi Penyaluran

KPPN Singkawang selaku penyalur DAK Fisik memiliki total pagu awal sebesar Rp356.665.355.000,- (tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk tiga kabupaten/kota yaitu Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi penyaluran DAK Fisik di KPPN Singkawang secara keseluruhan baru mencapai 9,16% atau mengalami kenaikan secara YoY 8,10% dibandingkan triwulan II tahun 2022 pada periode yang sama yaitu sebesar 1,06%.

Realisasi penyaluran DAK Fisik terbesar terdapat pada Pemerintah Daerah Kota Singkawang dengan sebesar Rp11.849.028.015,-. atau 26,41% dari total pagu DAK Fisik.

Selanjutnya diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yaitu sebesar Rp20.828.485.500 atau 17,99% dari total pagu DAK Fisik. Hal yang berbeda pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dimana tidak ada realisasi penyaluran DAK Fisik hingga triwulan II tahun 2023.

Pada Pemerintah Kota Singkawang, bidang kesehatan dan keluarga berencana merupakan bidang dengan penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp4.024.071.765,- lalu disusul dengan bidang jalan dan bidang pendidikan, masing-masing sebesar Rp4.307.953.000,- dan Rp3.269.578.250,-.

Pada Pemerintah Kabupaten Sambas, bidang jalan merupakan bidang dengan penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp10.241.608.250,- dan disusul dengan bidang pendidikan yaitu sebesar Rp9.686.877.250,-

Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan DAK Fisik Semester I, antara lain:

Lambatnya proses pelelangan barang/jasa yang dilaksanakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Dinas sehingga mengakibatkan tertundanya penginputan data kontrak pada aplikasi OMSPAN;

Masih adanya kegagalan tender pertama pengadaaan sehingga mengakibatkan dilakukan tender ulang;

Terlambatnya proses review APIP terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output tahun 2022 yang disampaikan OPD/Dinas;

Untuk meningkatkan pembayaran DAK Fisik, KPPN Singkawang telah melakukan beberapa hal yang dapat mendorong proses optimalisasi penyaluran sebagai bagian dari peningkatan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah di tahun 2023, antara lain:

Melakukan kegiatan Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik bagi Pemerintah Daerah Kota Singkawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada 28 Maret 2023 secara daring melalui zoom meeting;

Melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik bagi Pemerintah Daerah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan pada 08 Juni 2023 secara luriung di Aula KPPN Singkawang;

Melakukan koordinasi, komunikasi , asistensi dan evaluasi baik dengan cara luring yaitu datang ke KPPN Singkawang  maupun secara daring melalui Whatsapp Group ataupun personal chat.

Keberadaan DAK Fisik yang telah dimulai sejak tahun 2017 telah membantu pemerintah daerah dalam peningkatan standar layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah.

Lambatnya penyaluran akan berpengaruh terhadap keberlanjutan program pemerintah. Untuk itu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran DAK Fisik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penulis: Siti Murwati (Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntasi, KPPN Singkawang)