Politik

Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sambas Akselerasi Bantuan Bedah Rumah ke Kementerian

×

Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sambas Akselerasi Bantuan Bedah Rumah ke Kementerian

Sebarkan artikel ini
Komisi II dan Komisi III DPRD Kabpaten Sambas melakukan konsultasi ke Balai Penyedia Perumahan (P2P) Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jumat 4 Agustus 2023.
Komisi II dan Komisi III DPRD Kabpaten Sambas melakukan konsultasi ke Balai Penyedia Perumahan (P2P) Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jumat 4 Agustus 2023.

KLIKSAMBAS.COM, –Akselerasi bantuan bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLD), Komisi II dan Komisi III DPRD Kabpaten Sambas melakukan konsultasi ke Balai Penyedia Perumahan (P2P) Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jumat 4 Agustus 2023.

Konsultasi tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sambas, Trisno dalam rangka sharing informasi, saran dan penjelasan terkait mekanisme dan percepatan bantuan bedah RTLH di Kabupaten Sambas.

Kedatangan Trisno beserta Anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Sambas disambut hangat Kepala Balai P2P, Andy Suganda di ruang rapat Kepala Balai P2P Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Trisno mengatakan, konsultasi yang mereka lakukan guna memperoleh informasi dan percepatan bantuan bedah RTLH bagi masyarakat Kabupaten Sambas dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Komisi II dan Komisi III DPRD Kabpaten Sambas melakukan konsultasi ke Balai Penyedia Perumahan (P2P) Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jumat 4 Agustus 2023.

“Kami dari Komisi II dan Komisi III DPRD Sambas hadir ke Balai P2P Kalimantan I ini untuk sharing dan memperoleh penjelasan terkait mekanisme dan aturan bagaimana memperoleh bantuan RTLH untuk masyarakat Kabupaten Sambas” ujarnya.

Trisno mengungkapkan penanganan RTLH dilakukan melalui program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini didasari oleh Surat Edaran Dirjen Perumahan No.14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program BSPS.

Mekanisme pelaksanaan program BSPS dilakukan dengan tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan.

Trisno menjelaskan, di Kabupaten Sambas banyak RTLH. Sebab syarat Rumah Layak Huni (RLH) harus mencakup spesifikasi pencahayaan dan penghawaan yang cukup, serta memiliki ketahanan bangunan dengan standar SNI, luas bangunan yang cukup dan tersedianya sanitasi dan air minum.

Komisi II dan Komisi III DPRD Kabpaten Sambas melakukan konsultasi ke Balai Penyedia Perumahan (P2P) Kalimantan I, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jumat 4 Agustus 2023.

“Harapan kita tentu agar masyarakat Kabupaten Sambas mendapat bantuan bedah RTLH sebanyak mungkin. Supaya tidak ada lagi rumah yang tidak layak tadi. Rumah yang nyaman dan sehat adalah impian semua orang,” ujarnya.

Lebih lanjut Trisno menambahkan, penanganan RTLH di Kabupaten Sambas akan sangat membantu masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan memacu masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

“Percepatan penanganan RTLH ini sangat bermanfaat untuk menghadirkan hunian yang layak bagi keluarga dan memacu masyarakat melaksanakan pola hidup yang sehat” tukasnya.