KLIKSAMBAS.COM, -Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo meminta masyarakat jangan menjustifikasi terkait pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) yang viral di media sosial.
Figo kepada Klik Sambas Media, Kamis 6 Juli 2023 mengatakan sudah mengkonfirmasi ke Dinas Dukcapil dan berbagai sumber informasi yang ada. Ternyata masalah tersebut hanyalah miss komunikasi saja.
“Ada miss komunikasi antara pemohon dan petugas. Di mana mereka sama-sama emosi. Pemohon menganggap keterangan yang disampaikan petugas kurang beradab, kasar,dan sekaan menghakimi begitu sebaliknya, pemohon saat dijelaskan oleh petugas acuh tak acuh dan malah memprotes,” tuturnya.
Figo mengatakan, dalam etika pelayanan publik, ASN yang bertugas harus mengedepankan sopan santun, humanis dan edukatif. Sehingga terkait permasalahan sistem maupun administrasi dapat dimaklumi oleh pemohon.
“Hal ini udah kita sampaikan berulang kali saat rapat kerja Komisi I DPRD dengan Dinas Dukcapil. Kita minta mereka lebih fokus memberikan pelayanan yang santun dan bersahabat sesuai dengan standar dalam Perda Pelayanan Publik,” ujarnya.
Selanjutnya, Figo minta pemohon dan masyarakat harus memahami juga kondisi sumber daya yang ada di Dinas Dukcapil. Sebab begitu banyak masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di sana.
“Kita harus akui, aparatur di Dinas Dukcapil ini kurang memadai dari aspek kualitas dan kuantitas. Ditambah lagi masalah alokasi kuota blangko E-KTP dari kementerian yang masih kurang. Ini masalah klasik, sedangkan program E-KTP belum disosialiasikan dengan masif dan terintegrasi dengan sistem di badan maupun instansi lain,” ujarnya.
Figo mengatakan kerumitan dalam lingkup Dinas Dukcapil tidak hanya itu. Misal, belum lagi saat proses update Kartu Keluarga mengenai validitas data kependudukan yang banyak ganda dan statusnya belum berubah. Kondisi kerumitan inilah kata dia, yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk membantu masyarkaat dengan jasa calo.
“Terkait ini juga harus menjadi perhatian kita bersama jangan sampai ada kesan seolah-olah ini dibiarkan dan pungli dibenarkan, padahal mumgkin hanya ada oknum tertentu saja dan tidak tersistematis. Karena memang banyak masyarakat yang sibuk lalu memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus dokumennya,” ujarnya.
Menurut Figo, hal yang baru saja disebutnya di atas itu tidak masalah. Sepanjang pegawai Dinas Dukcapil tidak terlibat, tentu itu masih bisa dimaklumi.
“Kami akan segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Dukcapil karena berhubung kami masih reses jadi mungkin akan dijadwalkan minggu depan. Sebagai fungsi pengawas kani akan memberi catatan dan evaluasi agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Salah satunya kata dia, bagaimana menumbuhkan kesadaran para aparatur di Dinas Dukcapil, agar memberikan pelayanan yang lebih akrab dan bersahabat. Penyampaian yang murah senyum, humanis dan solutif.
“Sistem juga akan kita evaluasi memang harus lebih inovatif, idealnya permohonan satu berkas bisa mengakomodasi berkas lainnya Sepanjang datanya sudah valid. Tinggal cetak. Jadi bisa dengan inovasi three atau four in one,” ujarnya.
“Begitu juga dengan kualitas dan kuantitas aparatur, sarana dan prasarana, serta anggarannya. Apakah memang perlu kita tambah lagi sehingga waktu penyelesaian berkas bisa di percepat. Kalau berkasnya tidak lengkap, segera konfirmasi kepada pemohon. Karena kalau dibiarkan akan menambah PR dan berkas hilang,” timpalnya.
Figo ingin sistem permohonan di Dinas Dukcapil lebih inovatif dan digital. Bila memungkinkan, dia minta ada aplikasi berbasis android. Sehingga permohonan bisa dilakukan secara mandiri, lebih mudah, cepat dan terjanggkau.
Lalu, terkait dengan kelangkaan blangko E-KTP kata Figo, Komisi I DPRD akan segera kordinasi dengan kementerian agar di alokasikan blangko sesuai dengan kebutuhan. Karena E-KTP adalah dokumen yang paling mendasar, yang lain masih bisa ditunda-tunda.
“Apalagi sekarang banyak usia wajib memiliki E-KTP. Untuk sekolah, bekerja, buka rekening, BPJS, semuanya perlu E-KTP. Kita usahakan lagi karena terbatas, tak ada istilah hanya untuk prioritas. Semua E-KTP itu prioritas. Saya kira kasus ini akan kita jadikan pelajaran untuk perbaikan baik bagi semua pihak,” ujarnya.
Figo menyakini, ada hikmah dibalik viralnya pelayanan di Dinas Dukcapil, yang penting jangan kasus ini dijadikan ajang untuk menghakimi. Kepada pemohon, ia minta jangan terlalu reaktif. Terlebih masalah sudah selesai.
“Banyak juga masyarakat yang terlayani dengan baik di Dinas Dukcapil. Jadi kita jangan menggeneralisasi satu masalah. Positif thinking sajalah,” tandasnya mengakhiri.
